Tas
LENTERA HALBAR

Kades Tuada Kembali di Demo, Ini Tuntutan SPMPK

JAILOLO, lenteraonline.com – Solidaritas Pemuda Mahasiswa Peduli Kampung (SPMPK) Desa Tuada, Senin 9 Oktober 2017 tadi kembali mengelar aksi damai didapan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar).

Aksi yang digelar tersebut terkait dengan intransparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana desa (DD) oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Tuada dibawah kepemimpinan kepala desa Iksan Faruk.

Demonstrasi yang dikoordinir oleh Darmin Sidik, menggunakan kendaraan R4 pick up 1 unit, bendera merah putih, dan spanduk yang bertuliskan ‘APBDes Tuada Cacat Hukum’.

Taswin Abd. Rahman, dalam orasinya, mengatakan, dalam pelaksanaan Pemerintah desa harus menyentuh pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara kolektif sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, bukan sebaliknya untuk segelintir orang, kelompok atau pun golongan.

Pemerintahan bisa berjalan baik apabila adanya sinergitas pada seluruh komponen di dalamnya, baik pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa, terlebih partisipasi aktif dari masyarakat.

Bila tiga komponen tersebut tidak saling berkaitan, maka sudah bisa dipastikan roda pemerintahan bakal berjalan ‘pincang’ alias tidak normal (abnormal), sebagaimana kehidupan berpemerintahan di Desa Tuada Kecamatan Jailolo.

Sementara Dona, dalam orasinya, menyentil anggaran pembuatan Gajebo (tempat santai) di lokasi Wisata yang tidak sesuai dengan pagu anggaran, yakni pada pagu anggaran sebesar Rp. 46.541.000 untuk 9 unit Gajebo tetapi yang direalisasikan hanya 7 unit.

Lanjutnya, selain itu, dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, Kades tidak pernah melakukan rapat Musyawarah Dusun/RT dan Musyawarah Desa, hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diisyaratkan dalam PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014 tentang pelaksana UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 80 ayat 1, 2, 3, 4 dan pasal 4, 5 serta permendagri nomor 114 tahun 2014.

Selain itu, Jekson Tarubun, dalam orasinya menyampaikan, pada pembuatan APBDes, BPD tidak pernah mengetahui bentuk dan konten dari APBDes tersebut, sebab pembuatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Problem lain juga terjadi seperti pembentukan BUMDes, yang tidak lagi mengacu pada pasal 136 8a 142 PP nomor 47 tahun 2015, Permendes PDT nomor 4 tahun 2015 tentang pendiri, pengurus, pengelola dan pembubaran BUMDes, yakni proses pembentukannya harus melalui musyawarah desa. Namun lagi-lagi hal ini diabaikan mengacu pada deskripsi masalah di atas.

Adapun tuntutan sikap tegas massa aksi secara tertulis diantaranya sbb :*
1. Mendesak Kejaksaan Negeri Halbar, segera Menyidik anggaran Desa Tuada, karena ada dugaan indikasi praktik penyimpangan dan penyelewengan;

2. Meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat segara mencopot Iksan Faruk dari jabatan kepala Desa Tuada;

3. Meminta kepada DPRD Kabupaten Halmahera Barat segera memanggil Dinas Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat agar mempertanggujawabkan kebijakan maupun rekomendasi terkait laporan Desa Tuada;

4. Meminta kepada Kapolres Halmahera Barat segera mengusut tuntas pelanggaran peraturan yang dilakukan Kepala Desa Tuada karena dinilai tidak menghargai dan tidak mengakui keabsahan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah republik indonesia.

Dan dari hasil hering yang dilakukan massa aksi bersama Polres Halbar, DPRD di lokasi terpisah.

Dimana pihak Polres Halbar yang di wakili Wakapolres Halbar Kompol La Tuwo, menyampaikan terkait dengan hal ini pihaknya belum menerima rekomendasi dari Inspektorat, sebab sesuai telegram Kapolri terkait proses penyidikan penyalahgunaan dana desa bahwa pihak Kepolisian dalam hal ini penyidik Reskrim belum bisa memproses maupun menindaklanjuti laporan masyarakat jika belum ada rekomendasi dari inspektorat.

Jika kita paksakan melakukan penyelidikan sebelum ada rekomendasi dari pihak Inspektorat maka kita akan melanggar aturan tersebut.

Terpisah, penyampaian ketua komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad, dalam hearing di gedung DPRD Halbar, mengatakan, terkait hal ini kami (DPRD) belum ada laporan yang masuk, dan hanya memantau melalui media.

Dan lewat hearing saat ini kami Komisi I akan mengevaluasinya sehingga bisa mengambil langkah selanjutnya, yakni turun ke Desa Tuada untuk mengindentifikasi permasalahan yang terjadi di Desa Tuada dan juga memanggil Pihak Inspektorat Halbar kemudian melakukan kajian ulang.

Berdasarkan amatan Lenteraonline, setelah mendengar penyampaian, para pendemo melanjutkan aksinya di depan Kantor Bupati Halbar, yang tidak berlangsung kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kantor Bupati.

Rep/Red : Chull

Tas Tas
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tas Tas

Most Popular

To Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss