Genjot PAD, Dispar Minta Kembalikan Ruang Publik Pariwisata

JAILOLO, lenteraonline.com – Guna mengenjot pendapatan asli daerah (PAD) Halmahera Barat (Halbar) khususnya disektor Pariwisata, bukan hal yang mudah.

Lantaran, lambatnya pengesahan ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Induk Pariwisata (RIPARDA). Padahal diakhir tahun 2016 lalu, Dispar bersama DPRD Halbar sudah melaksanakan studi banding.

“Untuk itu, sesuai hasil kesepakatan, awal 2016, Ranperda tersebut segera disahkan, dan diikuti dengan perbub sebagai turunan, namun sampai saat ini belum juga disahkan,” ungkap Kadispar Halbar, Feny Kiat, saat dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Senin 9 Oktober 2017 tadi.

Lanjutnya, jadi untuk sementara ini, pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk menggarap potensi wisata yang tersebar di sejumlah desa, lantaran regulasi yang belum di sahkan.

“Apalagi sekarang ada Satgas pungli, bagaimana kita mau tarik retribusi, ini repotnya kita,” terangnya.

Dia juga menambahkan, agar dapat mengenjot PAD khususnya di Dispar, diharapkan ruang publik yang merupakan ranah Dispar dikembalikan.

“misalnya Sasadu Lamo dan lokasi FTJ, yang sekarang dikelola bagian umum dan penyetorannya langsung ke Dispenda, harus dikembalikan fan penyetorannya masuk ke Pariwisata,” kata Feny.

Selain itu, izin menyangkut dengan rumah makan, restoran hingga penginapan, yang kini, bukan lagi menjadi tanggungjawab Dispar, sehinga perlu ada pengkajian ulang dari dinas pengelola PAD, sehingga pengelolaan PAD, bisa sesuai tupoksi.

“Kalau mau bicara pariwisata, dan dengan pariwisata, sebagai salah satu sektor unggulan yang begitu besar, maka butuh pengkajian ulang,” ujar Feny.

Perlu diketahui target PAD tahun 2017 sebesar Rp 10 juta namun sampai memasuki triwulan 4 belum ada realisasinya.

Rep/Red : Chull

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin
Left Menu Icon