Tas
LENTERA TERNATE

DR. KING FAISAL: Hakim MA Harus Tolak Gugatan Permen LHK No.P.39

TERNATE, lenteraonline.com — Permohonan sekelompok pengusaha atas implementasi Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani ke Mahkama Agung (MA) sebagai alasan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2017 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yakni Pasal 48 yang menyebutkan, “Pemberi izin, dilarang mengeluarkan izin dalam wilayah kerja BUMN bidang kehutanan yang telah mendapat pelimpahan untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan. Inilah pendapat pihak penggugat yang memohon kepada MA agar membatalkan atau mencabut Permen LHK.

Menanggapi hal itu, akademisi hukum Tata Negara, Dr. King Faisal Sulaiman, SH, M.Hum mengatakan, Permen LHK No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial, mengatur pola Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani adalah penyempurnaan dari Permen LHK No. P.83 Tahun 2016. Bahwa Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial diterbitkan berdasarkan pertimbangan, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan.

Olehnya, kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Sebelumnya, Pemen LHK No. P.83 menjelaskan pemberian HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa), IUPHKm (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan) dan IUPHHK-HTR (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat) oleh Menteri dalam hal ini Menteri LHK.

Selain itu, Permen LHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial adalah berdasarkan PP No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008.

Dengan demikian, Permen LHK No.P.39 sebagai penyempurnaan Permen No.P.83 adalah masih kelanjutan dan tidak bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Pemberi Izin Pemanfaatan Hutan terhadap masyarakat adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri LHK. Tidak ada larangan bagi Pemerintah untuk memberi Izin karena lahan hutan yang diberikan izin dimaksud di dalam areal kerja Perum Perhutani.

“Intinya, Permen LHK P.39 mengatur pemberian lahan negara yang sudah lebih 5 tahun atau 15 tahun terlantar atau tidak dikelola oleh Perum Perhutani,” katanya dalam release yang dikirim ke redaksi, Selasa 26 September 2017.

Perum Perhutani tidak menyelenggarakan pengelolaan hutan sebagaimana diberi pelimpahaan oleh Pemerintah, sehingga terlantar lebih 5 atau 15 tahun. Itu artinya, Perum Perhutani tidak melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 115 PP No.6 Tahun 2007 yang berbunyi: Pemegang Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, antara lain wajib menjalankan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dan melakukan kegiatan usaha insdustri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin. Faktanya, Perum Perhutani telah melanggaran kerwajiban tersebut.

Atas dasar itu, Pemerintah mengambil kembali pelimpahan pengelolaan hutan tersebut lalu memberikan IPHPS kepada masyarakat miskin di sekitar lahan tersebut.

PP No. 6 Tahun 2007 diperuntukkan pada lahan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani yang benar-banar dikelola, tidak ditelantarkan hingga lebih dari 5 atau 15 tahun. Sementara lahan hutan Perum Perhutani terlantar tidak berlaku ketentuan Pasal 48 PP No. 6 Tahun 2007, terutama larangan menerbitkan izin pemanfaatan hutan di area kerja BUMN bidang kehutanan pengelola hutan.

“Olehnya, gugatan tersebut tidak layak diterima. Hakim MA harus menolak gugatan uji materil Permen LHK No.P.39. Karena Permen LHK No. 39 Thn 2017 tidak betentangan dengan PP No.6 Tahun 2007 seperti dituduhkan para Penggugat”.

Red

Tas Tas
Tas Tas

Most Popular

To Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss