Tas
LENTERA TERNATE

Menanggapi Saksi Ahli, Andsar: Semoga Pengadilan Memutuskan dengan Seadil adilnya

PH MHB, Andsar Saroden

RELEASE — Kamis, 21 September 2017, kuasa hukum Muhammad Hasan Bay (MHB), Andsar Saroden mengirim tanggapan tentang pemberitaan dengan judul keterangan saksi ahli pidana dan perdata atas perkara MHB Vs M. Syukur Mandar edisi 20 September 2017.

BACA Ini Keterangan Saksi Ahli Pidana dan Perdata atas Perkara MHB Vs Syukur Mandar

Pertama-tama saya mengapresiasi dan berterima kasih atas keterangan ahli (baik pidana maupun perdata) karena keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana (pasal 1 angka 28 KUHAPidana), karena dasar keterangan hal-hal yang menjadi keahliannya dalam hubungan dengan perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ternate.

Untuk, itu ada beberapa catatan kecil saya tanpa mengurangi rasa hormat saya sebagai praktisi hukum kepada para ahli hukum ini, yaitu Bapak DR. Suparji Ahmad, SH. MH (ketua Prodi Ilmu Hukum di Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta) dan Dosen terbaik saya DR. Rusdin Alaudin, SH. MH (Dosen Pasca Sarjana Fak. Hukum Unkhair Ternate). Semoga segala aktivitas kita selalu berada dalam ridho Allah SWT, Aamiin…

Adapun catatan saya sebagai praktisi sekaligus kuasa hukum saksi korban dalam perkara ini yang mungkin dianggap kurang dalam mendalami ilmu hukum memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan ahli dalam perkara ini dihadirkan terdakwa untuk membela kepentinggannya, maka asumsi saya sudah pasti akan ada pembenaran dalam segi pendapat ahli terhadap diri terdakwa.

2. Bahwa keterangan ahli yang diambil sumpah dalam persidangan, kekuatan nilai pembuktiannya tidak sempurna, tidak menentukan/mengikat tergantung pada penilaian hakim karena berbeda dengan keterangan saksi-saksi atau fakta-fakta persidangan yang memberikan keterangan berdasarkan hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri sesuai dengan kenyataan dan fakta karena keterangan saksi ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan atau alat bukti lainnya (bukti penguat untuk membuktikan) yang berbeda dengan saksi-saksi dalam persidangan karena keterangan saksi ahli tidak mengenal asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) seperti halnya saksi-saksi dipersidangan.

3. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa M. Syukur Mandar bertindak untuk dan atas nama PT. Haliyora Faisayang (Perusda) milik Pemda Halteng sebagai Direktur dan itu untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa bertindak sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme. Sebaiknya bukan hanya SAKSI AHLI PERDATA, tapi yang pantas dihadirkan adalah SAKSI AHLI PERSEROAN TERBATAS karena PERUSDA tersebut, selain Badan Usaha Milik Daerah (UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) juga berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Pasal 331 angka 3, UU No. 23 Tahun 2014) yang aturan dan mekanisme dalam menjalankan kewenangan terdakwa tunduk dan dibatasi oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999.

Selain itu, PT. Haliyora Faisayang (Perusda) milik Pemda Halteng juga bersandar pada UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sekali lagi aturan dan mekanismenya terkait dengan modal, perlidungan modal dan kekayaan perseroan serta penambahan modal itu tersendiri agar dapat terang benderang dalam mendalami perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini.

4. Bahwa saya sebagai kuasa hukum saksi korban (MHB) hanya menjalankan tugas profesi dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (MHB) sepanjang diatur dalam aturan yang berlaku dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk kepentingan serta keinginan pemberi kuasa (MHB). Selain itu juga telah memberikan advist dan pendapat/masukan hukum kepada klien saya. Jadi sangat keliru kalau saksi ahli harus berpendapat diluar dari materi perkara dengan mengatakan bahwa pengacaranya (kuasa hukum MHB) seharusnya tidak melapor pada kepolisian dan menggugat secara perdata (wanprestasi) sehingga perlu adanya pendalaman ilmu hukum baik pengacara dan penegak hukum (penyidik Kepolisian dan JPU), sangat subyektif dan tidak menyentuh pokok perkara.

5. Bahwa klien saya sebagai korban hanya meminta keadilan terhadap dirinya dan atau mengembalikan haknya kembali yang dipakai oleh Terdakwa terlepas dari upaya pidana atau perdata.

Perbuatan Terdakwa patut diduga bersama Bupati Halteng yang nyata telah merugikan klien saya (MHB) karena secara fakta perbuatan tersebut ternyata tidak pernah melalui mekanisme atau aturan yang berlaku dalam menjalankan kewenagannya sebagai Direktur Perusda, dan juga tidak ada niat baik sedikitpun dalam hal mengganti kerugian atau mengembalikan uang yang telah dipinjam tersebut.

Lebih dan kurangnya saya hanya mengutarakan bahwa pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya terhadap penyidikan tidak mudah menetapkan seseorang sebagai terdakwa tanpa unsure dan bukti yang cukup. Begitu juga pihak kejaksaan (JPU) tidak gampang menuntut seseorang ke meja hijau tanpa proses serta tahapan dan kajian hukum yang matang. Kalaupun ada kekeliruan, itu bukan tanggung jawab kuasa hukum karena sifatnya hanya melapor, bukan menentukan unsure pidana.

Terima kasih atas pendapat saksi ahli semoga dengan perkara ini menjadi pengalaman bagi saya dalam menjalankan profesi ini (officium nobile) dan pelajaran bagi masyarakat umumnya agar lebih berhati-hati kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal pinjam meminjam uang meski atas nama institusi sekalipun.

Semoga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

wassalam

Tas Tas
Tas Tas

Most Popular

To Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss