Tas
LENTERA TERNATE

Press Release: PH MHB Meluruskan Pemberitaan dan Komentar Abdul Kader

PH MHB, Andsar Saroden

TERNATE, lenteraonline.com — Penasehat hukum, Muhammad Hasan Bay (MHB) meluruskan pemberitaan dan komentar yang disampaikan Abdul Kader Bubu. Pelurusan itu disampaikan pada redaksi media ini, Selasa, 19 September 2017 via WhatsApp dalam bentuk press release sebagai berikut:

Ketika membaca pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media online (LENTERAONLINE.COM) berjudul “PENGAMAT HUKUM: PERKARA HASAN BAY Vs M. SYUKUR KUALIFIKASI PERDATA”, terbit pada Selasa 12 September 2017, selain tidak berimbang dalam pemberitaan (klarifikasi dari korban/PH Korban juga adanya kekeliruan atau kesalahan pemberitaan dari media online itu sendiri dan komentar serta pernyataan seorang pengamat hukum yang menurut saya sangat keliru dan tidak memahami proses dan fakta hukum yang terjadi terkait kasus pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan Direktur Perusda PT. Haliyora Faisayang atas nama Terdakwa M. Syukur Mandar.

Selain bukan ahli hukum pidana dan hukum perdata yang dapat mengkualifikasi kasus penipuan dan penggelapan ini k edalam ranah hukum perdata juga pernyataannya sedikit menyinggung harga diri serta nama baik klien saya dengan asumsi yang tidak mendasar karena tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga perlu diluruskan agar tidak menjadi opini liar dalam pemberitaan antara lain:
1. Bahwa dalam pemberitaan media online menyebutkan bahwa klien saya “merasa percaya karena disetujui Bupati Al Yasin, bahkan dirinya dijanjikan proyek” sehingga ia pun mengirim uang senilai 1 Miliar itu” ini sangat tidak benar secara fakta karena dalam rekaman video berdurasi 13:54 menit, klien saya tidak pernah menyebutkan dirinya dijanjikan proyek, maka harus diluruskan pemberitaan yang sebenarnya adalah “klien saya merasa percaya karena disetujui oleh Bupati Al Yasin, meski dirinya sempat dijanjikan proyek”, dan berikut terkait dengan penyebutan Korban Hasan Bay “yang mengaku tidak mendapatkan proyek setiap tahun ini, menganggap dirinya ditipu hal lalu ia melakukan upaya hukum hingga ke pengadilan”, tidak benar. Yang sebenarnya adalah “klien saya tidak pernah mendapatkan proyek setiap tahun ini meski dijanjikan oleh terdakwa, selain tidak pernah mengharapkan hal tersebut klien saya hanya menginginkan uangnya yang dipinjam kembali”.

2. Bahwa adanya peryataan dari pengamat hukum, Abdul Kader Bubu yang menilai serta menyatakan bahwa “kasus tersebut adalah perbuatan perdata dan pengadilan harus mencermati kualifikasi kasus tersebut dimana tindakan terdakwa bukan atas nama pribadi tapi atas nama Perusda yang dibuktikan dengan nota pinjaman serta bukti pengiriman uang, dimana korban Hasan Bay mentransfer uang 1 Miliar itu ke rekening Perusda, bukan di rekening pribdi M. Syukur Mandar”, adalah sangat keliru karena tidak memahami proses dan fakta-fakta hukum di persidangan dimana saksi-saksi baik staf dan bendahara Perusda itu sendiri bahkan bupati selaku RUPS Perusda tidak pernah mengetahui adanya kiriman dan pencairan uang tersebut. Ini membuktikan ketika terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang pinjaman tersebut dengan modus jabatan, dengan pengajuan pinjaman modal usaha pada tanggal 29 januari dan menggunakan kop surat Perusda serta tanda tangan terdakwa sebagai direktur Perusda serta tembusan kepada bupati yang dibantah oleh bupati karena tidak pernah sampai ke bagian umum sekda, kantor bupati. Demikian itu sudah merupakan bagian dari rangkaian kebohongan atau tipu muslihat telah membuat klien saya menyerahkan/memberi hutang kepada Perusda.

3. Bahwa pernyataan pengamat hukum terkait dengan menyebutkan bahwa “korban Hasan Bay menyetujui sampai berani mengirim uang sebesar itu karena dalam pertemuan dan perjanjian itu, disaksikan dan disetujui oleh Bupati Halteng, Al Yasin. Lagi pula, korban dijanjikan proyek, tentu tak ada keraguan pada dirinya” sangat keliru karena klien saya berani dan mau memberi bantuan kepada Perusda karena pertemuan dan persetujuan bupati di kediamannya bukan disaksikan oleh bupati karena pengiriman uang tersebut berdasarkan fakta persidangan tidak pernah diketahui oleh bupati, dan kemudian klien saya yakin mengirim uang tersebut bukan karena dijanjikan proyek tapi karena surat dari perusda yang tembusannya ke bupati serta adanya persetujuan secara lisan sehingga tak ada keraguan. Sekali lagi, bukan karena klien saya dijanjikan proyek meski itu pernah dikatakan oleh terdakwa yang sekedar mencari-cari alasan pembenaran namun tidak ditanggapi oleh klien saya karena pada saat itu lagi fokus pada pencalonannya sebagai walikota tidore pada tahun 2015 sehingga mengakibatkan klien saya mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa yang tidak pernah mengembalikan uang tersebut.

4. Saran saya, kalupun pengamat hukum ini memilik legalitas atau sertifikasi keahlian yang teruji dalam keilmuan baik secara pidana maupun perdata sebaiknya atau silahkan saja menawarkan diri sebagai ahli dalam perkara dimaksud karena pihak kepolisian serta kejaksaan dalam melakukan proses penyidikan sampai pada penuntutan tidak semudah menetapkan seseorang itu bersalah dari penetapan sebagai tersangka sampai membawa ke pengadilan sebagai terdakwa karena harus melalui beberapa proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi-saksi dan Ahli hukum pidana serta bukti-bukti yang konkret dan relevan, yakni dua alat bukti permulaan yang cukup.

Penasehat Hukum Muhammad Hasan Bay (MHB), Andsar Saroden

Red

Tas Tas
Tas Tas

Most Popular

To Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss