Pinjaman Perusda, PH MHB: Bupati Halteng Diduga Terlibat Penipuan dan Penggelapan

TERNATE, lenteraonline.com — Pijaman perusahaan daerah (Perusda), kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1 Miliar kepada pengusaha Muhammad Hasan Bay, kini dalam proses hukum.

Penasehat hukum Hasan Bay, Andsar Saroden, SH pada reporter media ini, Senin, 18 September 20117 mengatakan, Bupati selaku penanggung jawab dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Haliyora Faisayang, Perusda Halteng, harus bertanggung jawab atas pinjaman yang dilakukam Direktur Perusda, M. Syukur Mandar.

Andsar menyatakan, fakta persidangan secara tegas menjelaskan keterang saksi korban Muhammad Hasan Bay (MHB) bahwa korban tidak akan memberikan uang pinjaman kalau tanpa persetujuan atau sepengetahuan Bupati Halteng, M. Al Yasin Ali. Keterangan tersebut berdasarkan dua kali pertemuan antara korban MHB, Syukur dan Bupati Al Yasin, baik di Jakarta maupun dikediamanya.

Jadi, kata dia, Bupati Al Yasin tidak bisa lepas tanggung jawab secara struktur karena Syukur Mandar bertindak untuk dan atas nama Perusda sebagai Direktur PT. Haliyora Faisayang untuk melakukan pinjaman kepada MHB demi menjalankan kegiatan Perusda. “Ini dibuktikan ketika melakukan pencairan di Bank, Syukur Mandar bertanda tangan sebagai direktur Perusda yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati,” tutur Andsar.

Bahkan dalam persidangan, kuasa hukum MBH ini menyebutkan bahwa Majelis Hakim pernah bertanya pada Bupati Halteng dua periode ini ketika bersaksi dipersidangan. “Perusda dalam tanggung jawab siapa? ,” tanya Majelis. Bupati Al Yasin menjawab: yang bertanggung jawab adalah RUPS, yakni Bupati sebagai pemegang hak tertinggi Perusda.

“Maka atas nama kuasa hukum, saya meminta agar Majelis lebih jeli dalam menemukan kebenaran materiil bahwa perbuatan pidana Syukur Mandar tidak lepas dari peran bupati baik secara langsung maupun tidak langsung,” terangnya.

Lanjutnya, bahwa hal ini juga dibuktikan ketika kuasa hukum MHB mengambil langkah mediasi bersama Syukur Mandar dan Bupati Al Yasin, Syukur selalu mengelak dan membantah, bahkan mengarahkan agar berhubungan dengan Bupati Halteng ini. Begitu juga Bupati yang tidak ingin ditemui baik di kantor maupun dirumah.

“Kalu tidak bermasalah kenapa harus sembunyi dengan alasan sibuk dan bukan urusannya. Saya melihat ada sesuatu hal yang patut diduga adanya keterlibatan Bupati terkait dengan penggelapan maupun penipuan uang pinjaman kepada MHB,” tegasnya.

Rep/Red: Jun

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin
Left Menu Icon