Tas
LENTERA TERNATE

Pengamat Hukum: Perkara Hasan Bay Vs M. Syukur, Kualifikasi Perdata

Keterangan Saksi Korban, Hasan Bay di PN Ternate

TERNATE, LENTERAONLINE.COM — Keterangan saksi Korban, Hasan Bay saat sidang pemeriksaan Saksi pada Kamis, 7 September 2017 kemarin, korban mengaku M. Syukur Mandar bertindak sebagai Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) dengan jabatan Direktur PT. Haliyora Faisayang.

Dalam rekaman vedeo berdurasi 13:54 menit ini, korban Hasan Bay mengatakan, dirinya menemui Syukur dengan Bupati Al Yasin di kediaman Bupati Halteng, Manggadua, Kota Ternate. Pertemuan itu, Hasan mengaku Syukur menyodorkan nota pinjaman uang. “Nota pinjaman itu, Syukur tandatangan selaku Direktur. Lengkap dengan Cap dan Kop Perusda,” kata Hasan.

Oleh Hasan merasa percaya karena disetujui Bupati Al Yasin, bahkan dirinya dijanjikan proyek sehingga ia pun mengirim uang senilai 1 Miliar itu. “Saya transfer ke rekeing Perusda, PT. Haliyora Faisayang,” terangnya.

Korban Hasan Bay yang mengaku tidak mendapatkan proyek setiap tahun ini, menganggap dirinya ditipu hal lalu ia melakukan upaya hukum hingga ke pengadilan.

Menanggapi hal itu, pengamat hukum Universitas Khairun Ternate, Abdul Kade Bubu menilai, kasus tersebut adalah perbiatan perdata. Apapun lokus perjanjiannya, kata Dade sapaan Abdul Kader Bubu, bahwa itu tidak masalah.

Menurutnya, yang harus dicermati terlebih dahulu oleh pengadilan adalah kualifikasi kasus tersebut. Bahwa, tindakan Syukur bukan atas nama pribadi. Tapi Syukur bertindak atas nama Perusahaan Daerah dan hal itu dibuktikan dengan nota pinjaman serta bukti pengiriman uang, dimana korban Hasan Bay mentransfer uang 1 Miliar itu ke rekening Perusda, yakni. PT. Haliyora Faisayang dan bukan di rekening pribdi M. Syukur Mandar. “Ini jelas Syukur bertindak atas nama Perusda,” katanya.

Dade juga menilai, korban Hasan Bay menyetujui sampai berani mengirim uang sebesar itu karena dalam pertemuan dan perjanjian itu, disaksikan dan disetujui oleh Bupati Halteng, Al Yasin. Lagi pula, korban dijanjikan proyek, tentu tak ada keraguan pada dirinya.

“Ini sangat jelas bahwa dasar Perbuatan hukumnya adalah perjanjian, maka Wanprestasi dan kualifikasi perbuatannya adalah Perdata. Bukan Penipuan atau pidana. Jadi pihak korban seharusnya menggugat Perusda, bukan pribadi Syukur,” tegas Dade.

Berkait tuduhan penggelapan, kata Dade, hal itu sangalah berbeda dalam posisi kasusnya atau perbuatan hukum. Bahwa, jika uang korban sudah di tranfer masuk ke rekening Perusda, maka status uang tersebut menjadi dana perusda, sehingga bila Syukur diduga menggelapkan dana itu, maka Perusda meminta pertanggungjawaban dari Direktur Syukur.

“Kesimpulan saya, ini kasus wanprestasi dan kualifikasi perbuatannya adalah perdata. Selain itu, secara kelembagaan, Perusda yang bertanggung jawab, bukan pribadi Syukur Mandar. Apalagi dituduh melakukan penipuan? Itu sangat kelirus karena posisi kasus ini sangat jelas bila mencermati sejumlah keterangan, termasuk video di atas,” terangnya.

Rep/Red: Jun

Tas Tas
Tas Tas

Most Popular

To Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss