Tas
LENTERA TERNATE

Sidang: Hasan Bay akui Pinjaman M. Syukur atas Nama Perusda. Ini Tanggapan Akademisi

Hasan Bay

TERNATE, LENTERAONLINE.COM — Pengakuan saksi korban, M. Hasan Bay dihadapan majelis hakim bahwa pinjaman yang dilakukan oleh M. Syukur Mandar adalah atas nama perusahan daerah (Perusda) Halmahera Tengah ini, mendapat tanggapan dari akademisi hukum dari Universitas Djayabaya dan Unkhair Ternate .

Pengacara Rommy Djafar dan Maharani Carolin selaku penasehat M. Syukur Manda mengisahkan, sidang pemeriksaan saksi korban, Hasan Bay atas perkara utang piutang yang dipimpin ketua majelis hakim sekaligus ketua Pengadilan Negeri Ternate, Hendrik Tobing pada Kamis, 7 September 2017 kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) bersama penasehat hukum M. Syukur Mandar menanyakan saksi korban soal pinjaman uang senilai 1 Miliar itu atas nama pribadi M. Syukur atau PT. Haliyora Faisayang (Perusda)?

Menjawab pertannyaan itu, dihadapan Majelis Hakim, Hasan Bay mengaku bahwa dirinya memberi pinjaman berdasarkan kesepakatan bersama M. Syukur atas nama PT. Haliyora Faisayang (Perusda) dan disetujui oleh Bupati Halmahera Tengah, Al Yasin Ali. “Jadi bukan pak Syukur, tapi perusahaan daerah,” kata Hasan Bay dihadapan majelis hakim.

Sidang tersebut, Majelis Hakim juga bertanya tentang iming-iming atas pinjaman dimaksud, namun pihak saksi korban mengaku tak ada hal itu. “Tidak ada. Yang ada, jika uang tidak dikembalikan, maka dikompensasi dengan proyek,” jawab saksi korban, Hasan Bay.

Selain itu, penasehat hukum M. Syukur Mandar juga menanyakan maslah perjanjian atas pinjaman itu, kata Hasan Bay, tidak ada kesepakatan mengenai penggunaan uang tersebut. “Kan mereka pinjam, mau dibuat apa terserah. Yang saya tuntut, harus dikembalikan,” kata Maharani meniru pernyataan Hasan Bay.

Menanggapi jawaban tersebut, akademisi fakultas hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta, Dr. David Indrayana pada reporter media, Senin, 11 September 2017 menyatakan, jika kasus ini diamati dengan benar, maka sejak awal kasus ini adalah ranahnya perdata. Ia merasa heran atas kasus tersebut menjadi kasus pidana, bahkan menahan dan mentersangkakan M. Syukur Mandar. “Ini sudah sangat mengancam keadilan dan sistem hukum kita,” ujar David. Dia berharap, pengadilan harus mandiri, independen dan profesional dalam menangani kasus ini.

Tak hanya David, staf pengajar fakultas hukum Unkhair Ternate, Abdul Kader Bubu mengaku prihatin atas penanganan kasus itu. Menurutnya, jika pihak korban Hasan Bay sendiri mengaku dihadapan majelis hakim bahwa pinjaman tersebut atas nama Perusda Halteng, maka Perusda secara kelembagaan yang bertanggung jawab. Bukan M. Syukur Mandar secara perorangan.

Lanjut Dade, sapaan akrab Abdul Kader Bubu ini menegaskan, bahwa posisi kasus tersebut secara nyata diakui sebagai kasus perdata sehingga disayangkan, bila penangananya dilakukan secara pidana.

“Saya berharap Majelis Hakim dapat mepertimbangkan kasus ini dengan benar dan adil. Jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah,” tegasnya, Senin, 11 September 2017 pada lenteraonline.com, via telepon seluler.

Rep/Red: jun

Tas Tas
Tas Tas

Most Popular

To Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss